Manusia adalah makhluk yang tidak pernah bisa benar-benar steril dari politik. Keinginan untuk mengorganisasi, menguasai, hingga membagi kekuasaan adalah dorongan yang melekat erat dalam genetika sosial kita. Guru sosiologi saya di pesantren, Kiai Sahlawi, sering kali mengutip adagium klasik Yunani tentang manusia sebagai zoon politicon, yaitu makhluk yang secara kodrati harus bermasyarakat dan berpolitik untuk mempertahankan eksistensinya. Namun, Kiai Sahlawi juga kerap mengingatkan ayat Al-Qur'an yang sangat populer untuk menggambarkan tabiat kelompok politik, yaitu kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang artinya setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya sendiri. Ketika dorongan bergolong-golongan itu kehilangan kompas etik, manusia dengan cepat bergeser menjadi homo homini lupus, yaitu srigala yang siap memangsa sesamanya demi mengamankan kepentingan atau mempertahankan takhta.

Dalam tradisi diskursus keislaman, watak politik untuk mengelompokkan diri ini menemukan bentuknya dalam dialektika dua istilah yang sangat populer, yaitu minna (golongan kita) dan minhum (golongan mereka). Kedua premis ini berakar dari konstruksi teks-teks hadis yang kerap dikutip untuk mengukuhkan identitas kelompok. Kalimat man ghasysyana falaisa minna (barang siapa yang berbuat curang maka ia bukan dari golongan kami) atau man tasayyah bi qaumin fa huwa minhum (barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka) sejatinya berisikan peringatan moral dan etika sosial. Namun, dalam panggung sejarah politik, teks-teks bermuatan identitas ini sering kali ditarik keluar dari konteks aslinya untuk dijadikan garis demarkasi yang kaku, yaitu menegaskan kawan dan melabeli lawan.

Pembelahan minna wa minhum ini bukanlah fenomena baru yang lahir di era elektoral modern. Sejarah kelam peradaban Islam telah mencatat bagaimana tajamnya garis pisah ini memicu tragedi kemanusiaan yang berdarah. Di padang Karbala, perseteruan antara kubu Sayyidina Husain bin Ali dan kubu rezim Muawiyah di bawah komando Yazid adalah puncak manifestasi politik pembelahan ini. Masing-masing merasa paling mewakili substansi ajaran Islam yang autentik, sementara pihak lawan dilabeli sebagai kelompok pengkhianat atau minhum. Garis batas yang digambar oleh ambisi kekuasaan itu akhirnya dibayar mahal dengan terbunuhnya cucu Baginda Nabi, meninggalkan luka sejarah yang traumatis dan tak sepenuhnya sembuh hingga hari ini.

Siklus polarisasi identitas ini terus berulang dalam skala dan bentuk yang berbeda sepanjang zaman. Di Indonesia, kita bisa menyaksikan drama serupa dalam sejarah konflik politik internal, seperti perebutan legitimasi yang terjadi antara kubu KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin Iskandar dalam tubuh PKB. Satu wadah, satu rahim ideologis, dan satu tradisi kebudayaan yang sama, seketika terbelah menjadi dua faksi yang saling menegasi, yaitu mana yang dianggap Gusdurian sejati (minna) dan mana yang dilabeli pengkhianat konstitusi (minhum). Realitas ini menegaskan bahwa dalam kalkulasi politik praktis, pertalian darah dan tradisi sering kali runtuh di hadapan kepentingan struktural.

Contoh serupa juga terukir dalam sejarah perpecahan Masyumi dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1952. Pada mulanya, Masyumi digadang-gadang sebagai rumah besar bagi seluruh elemen umat Islam Indonesia untuk menyatukan aspirasi politik. Namun, ketika perbedaan strategi, pembagian porsi kepemimpinan, dan pandangan keagamaan mulai meruncing, barisan yang tadinya menyatu itu pecah. Umat Islam terbelah menjadi faksi-faksi kecil yang saling mengklaim sebagai representasi politik Islam yang paling sah, sementara yang lain dianggap melemahkan perjuangan dari dalam.

Kecenderungan membelah kubu ini menemukan penjelasannya dalam studi psikologi sosial dan sosiologi modern. Dalam Realistic Conflict Theory yang dikembangkan oleh Muzafer Sherif pada tahun 1966, dinyatakan bahwa persaingan nyata atau persepsi tentang sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan konflik antarkelompok, di mana persaingan ini mengarah pada stereotip negatif, prasangka, dan diskriminasi. Sementara itu, Social Identity Theory dari Henri Tajfel dan Turner pada tahun 2004 menjelaskan bahwa individu mendefinisikan diri mereka dalam hal identitas kelompok, yang kemudian memicu peningkatan kesadaran terhadap perbedaan antar kelompok dan melahirkan bias antarkelompok. 

Lantas, di manakah titik temu antara minna dan minhum agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan permusuhan? Sosiologi mengenal istilah bridging social capital, yaitu sebuah ikatan yang sengaja dibangun untuk menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda identitas, pandangan, atau latar belakang demi tujuan kemanusiaan yang lebih besar. Titik temu ini hanya bisa dicapai ketika kita berani melompati batas-batas faksionalisme politik dan meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok. Sebagaimana nasihat legendaris Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jika seseorang bukan saudaramu dalam iman, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan.

Politik minna wa minhum pada akhirnya adalah ujian kedewasaan bagi sebuah peradaban. Kita tentu tidak bisa menghapus fakta bahwa manusia akan selalu berkelompok, merasa bangga dengan kelompoknya, dan berbeda pilihan politik. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk tidak membiarkan garis perbedaan tersebut berubah menjadi jurang permusuhan. Saatnya kita menyadari bahwa di atas narasi kelompokku dan kelompokmu, ada sebuah ruang bersama yang harus kita rawat bernama keberadaban. Sebab, jika setiap perbedaan membuat kita sibuk melabeli orang lain sebagai minhum, kita sejatinya sedang mengikis habis nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti dari ajaran agama itu sendiri.